Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap 4 tahun memimpin Indonesia, tepatnya pada 20 Oktober 2018 kemarin. Capaian di sektor energi pemerintahan Jokowi-JK ialah adanya kesepakatan mengambilalih saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Freeport cukup lama dikuasai asing. Sejak kontrak karya (KK) pertama diteken pada 1967 atau masa Presiden Soeharto hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kepemilikan Indonesia atas PTFI tak pernah mayoritas. Di masa Jokowi, kesepakatan akhir untuk menguasai 51% tercapai. Titik terang Indonesia bakal menguasai Freeport diumumkan Jokowi pagi hari tanggal 12 Juli 2018 lalu, di ICE BSD City Tangerang Selatan. Saat itu, Jokowi mendapat kabar PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ditugaskan merebut Freeport telah mencapai kesepakatan.
Gambar PT Freeport
"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita Inalum telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51% dari sebelumnya 9,36%. Alhamdulilah," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, bukan perkara gampang mengambilalih saham perusahaan yang telah beroperasi hampir 50 tahun tersebut. Dia bilang, butuh waktu 3,5 tahun untuk proses negosiasi. Negosiasi tersebut, menurutnya, berjalan sangat alot. Sore harinya, kesepakatan awal pengambilalihan saham PTFI diwujudkan melalui penandatanganan head of agreement (HoA) antara Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam penandatangan HoA ini mengatakan, HoA menjadi tanda proses divestasi saham PTFI dimulai.
"Dengan ditandatangani HoA yang baru saja disaksikan, maka telah dicapai proses divestasi, sebagaimana tandatangan HoA yang baru saja dilakukan Inalum dengan Freeport Mcmoran," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
HoA terjadi setelah proses negosiasi. Hasil negosiasi dengan Freeport diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 27 Agustus 2017. Waktu itu, ada sejumlah poin yang disepakati dengan Freeport. Pertama, adanya kesepakatan untuk melakukan divestasi saham 51% kepada pihak Indonesia. Kedua, PTFI berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022 atau 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar. Ketiga, adanya kesepakatan menjaga besaran penerimaan negara.
Masih soal HoA, Jonan mengatakan, proses ini ibarat sebuah pertunangan. Menurutnya, HoA sebagai tanda keseriusan dalam proses pengambilalihan saham. "Ini sebenarnya kaya tunangan, kalau tunangan belum pasti menikah pak? Betul. Tapi kalau nggak niat menikah kenapa harus tunangan, nah itu. Ya beda loh, masa saya tidak menikah tapi saya tunangan, ini bagaimana caranya," kata Jonan.
Gambar Presiden Jokowi bersama Jajaran Mentri dan CEO PT Freeport Mc Moran
Jonan menambahkan, dalam HoA mengatur tata cara pengambilalihan saham ke Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Inalum. Jokowi memastikan Indonesia bakal menguasai 51,23% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir 2018. Hal itu dia sampaikan melalui akun Instagram resminya hari ini. "Pada akhir tahun 2018 ini, lnsya Allah, Indonesia akan sepenuhnya menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia," tulis Jokowi lewat akun resmi Presiden Jokowi @jokowi, Jumat (28/9/2018)
EmoticonEmoticon